PGRIBANJARNEGARA-Pendidikan gratis yang diberlakukan di sekolah negeri di bawah naungan Kemdikdasmen (bukan Kemenag) meskipun berkeadilan bagi masyarakat, namun berpotensi menimbulkan krisis pendidikan.
Diantaranya dalam situasi kekurangan guru seperti ini, tanpa dana partisipasi masyarakat untuk membayar guru honorer, dikhawatirkan akan semakin menyulitkan sekolah.
Hal itu diungkapkan Ketua PGRI Banjarnegara Heling Suhono pada Konferensi Cabang PGRI Kecamatan Madukara yang digelar Selasa, 17 Juni 2025 di aula SMPN 1 Madukara. Heling mengungkapkan hal itu saat menanggapi keluhan ketua demisioner PGRI Cabang Madukara Supraptono tentang kekurangan guru di Kecamatan Madukara.
“Saat ini memang kita krisis guru, mulai dari kompetensi apalagi jumlah guru. Di SD saja, Banjarnegara kekurangan 156 Kepala Sekolah, bahkan 2500 guru. Hal ini karena masih terbatasnya pengangkatan,” ujar Heling.
Meskipun demikian, Heling menegaskan bahwa PGRI mendukung sekolah gratis dari Pemerintah Daerah, namun ia juga berharap hal itu diimbangi dengan kesiapan solusi dalam implementasinya.
“Sebenarnya regulasinya jelas pada Permendikbud Nomor 44 tahun 2012, bahwa biaya pendidikan selain ditopang oleh pemerintah juga masyarakat bisa berpartisipasi. Partisipasi masyarakat bisa dipakai untuk membayar para honorer yang belum terakomodir Dapodik dan dibayar oleh Pemda, karena saat ini Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya mengalokasikan 20 persen untuk honor guru honorer,” jelas Heling yang juga Kabid SD Dindikpora Kabupaten Banjarnegara.
Senada dengan Heling, Sekretaris PGRI Banjarnegara Doko Herwanto juga menyampaikan bahwa di Banjarnegara untuk jenjang SMP juga kekurangan 800 guru.
“Saat ini kurva pengangkatan dan pensiun guru minus. Artinya lebih banyak yang pensiun daripada yang diangkat. Padahal jumlah siswa relatif selalu naik. Hal ini akan terus berlangsung sampai tahun 2028 saat guru yang diangkat zaman Inpres semuanya nanti pensiun,” tandas Kabid SMP Dindikpora Kabupaten Banjarnegara itu.
Dalam Konferensi Cabang PGRI Kecamatan Madukara tersebut, terpilih sebagai Ketua Sumarno, Wakil Ketua I Kistoni, Wakil Ketua II Sutriningsih dan Sekretaris Sulastri. Sumarno terpilih setelah menjadi calon tunggal dan terpilih secara aklamasi. Pengurus akan bekerja untuk Masa Bhakti XXIII tahun 2025-2030.***